Pemprov Sulsel Siapkan Rp 15 Miliar atasi Inflasi, Pembukaan Lapangan Pekerjaan Melalui Padat Karya

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan anggaran sekitar Rp 15 Miliar  untuk mengatasi dampak inflasi. Anggaran tersebut merujuk pada aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Dengan rincian, yakni bantuan sosial Rp 2 Miliar, penciptaan lapangan kerja Rp 10, 5 Miliar, dan subsidi transportasi umum Rp 2, 5 Miliar.

Kepala BKAD Sulsel, Muhammad Rasyid mengatakan, bahwa Pemprov Sulsel melakukan beberapa langkah dalam mengatasi dampak inflasi.

Baca juga: Bupati Barru Buka Secara Resmi Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023

"Atas arahan bapak Gubernur, bapak Andi Sudirman Sulaiman, Pemprov melakukan beberapa langkah dalam mengatasi inflasi. Fokus utamanya, bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan, " jelasnya.

Penciptaan lapangan kerja ini, kata dia, dilakukan dengan padat karya dalam beberapa pekerjaan ruas jalan Provinsi di Sulsel.

Baca juga: Bupati Barru Suardi Saleh Lantik Kepala UPT dan KTU Puskesmas di Baruga Singkerru Adae

"Bapak Gubernur terus mendorong bagaimana program padat karya, yang bisa menyentuh dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, " tuturnya.

Baca juga: Bupati Samosir Sambut Kedatangan Presiden RI di Pelabuhan Ambarita

Terkait dengan Bantuan Subsidi transportasi sementara dilakukan verifikasi terkait kelengkapan berkas perusahaan termasuk rencana selisih kenaikan tarif dari angkutan antar kabupaten khususnya kelas ekonomi. "Untuk subsidi transportasi ini akan menyasar bagi angkutan umum antar kabupaten yang melayani kelas ekonomi, " ujarnya.

"Untuk bantuan sosial, juga sementara dilakukan verifikasi calon penerima bansos sesuai data DTKS Kemensos, " ucapnya.(***)

Baca juga: Jeneponto sebagai Daerah Multipotensi yang Menjanjikan, Bupati Akui Hasil Riset Bank Indonesia dan LPPM UNHAS